Bandarlampung - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, serta Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat melaksanakan audiensi bersama Gubernur Lampung bertempat di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kota Bandar Lampung (Selasa, 10/6). Audiensi bertujuan untuk mempererat sinergi antar lembaga dalam pengelolaan keuangan negara dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Rosmauli, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa kerja sama antara DJP dan Pemprov Lampung selama ini sudah berjalan baik karena mendapat perhatian langsung dari Gubernur. “Potensi penerimaan perpajakan di Lampung masih sangat besar, namun diperlukan penguatan pertukaran data agar dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara,” ujar Rosmauli, kamis (12/6/2025).
Mohammad Dody Fachrudin, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa hingga 31 Maret 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung telah mencapai Rp2,50 triliun kepada 47.466 debitur. “Peningkatan penyaluran KUR sebesar 8,26% secara tahunan ini didukung sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi kekuatan ekonomi daerah, serta komitmen perbankan dalam mendukung UMKM,” ungkap Dody.
Nikodemus Sigit Rahardjo, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, menjelaskan bahwa DJKN tengah melakukan inventarisasi dan sertifikasi terhadap 95 aset perkebunan yang tercatat di Dinas Perkebunan. “Kami telah berkoordinasi dengan BPKAD dan merencanakan penyerahan atau hibah aset-aset tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Nikodemus.
Estty Purwadiani Hidayatie, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, menegaskan komitmen Bea Cukai dalam mendukung pelaksanaan program Pemprov Lampung. “Kami siap membantu, termasuk dalam penegakan hukum terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang selama ini sudah terjalin baik melalui kerja sama harmonis dengan Satpol PP,” tegas Estty.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Sugiri Tejanagara, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Provinsi Lampung; Ilman Najib, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat; Prima Kusuma Sumanti, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPB Provinsi Lampung; serta Raden Hariyadi Murti Kurniawan, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.
Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar satuan kerja Kementerian Keuangan di daerah, khususnya dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Lampung secara transparan, kolaboratif, dan berorientasi hasil. (Red)